Latar Belakang

A. LATAR BELAKANG

Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Pelayanan prima kepada masyarakat tersebut diatas tertuang dalam:

  1. Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
  2. INPRES Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat
  3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dimana pada pasal 12 menyebutkan bahwa agar diupayakan mewujudkan Sistem Pelayanan Satu Atap secara bertahap
  4. Surat edaran Menkowasbangpan Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998, antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu(satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.
  5. Surat Menko Wasbangpan No. 145/MK/Waspan/3/1999 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan;
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat
  8. Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  9. Keputusan Men.PAN nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelanggaraan Pelayanan Publik
  10. Keputusan Menpan Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

Sesuai dengan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintahkepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah Kota Dumai membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Yantersatu) dengan keputusan Walikota Dumai Nomor 60 tahun 2001 tanggal 07 December 2001 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, sedangkan operasional secara resmi pencanangannya dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2002 oleh Walikota Dumai. Kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh legislatif dan seluruh unsur elemen masyarakat dan dunia usaha. Namun pelaksanaan penyelenggaraan Yantersatu yang bergabung di dalam unit kerja BPM itu masih belum dilaksanakan secara maksimal dan diluar standar waktu yang telah ditetapkan dan unit Yantersatu seolah-olah melaksanakan kerja blanko/formulir perizinan dan urusan berbelit-belit (tidak transparan). Selanjutnya pada tahun 2005 telah dikuatkan dengan peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2005 dalam bentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai dan diresmikan pada tanggal 21 April 2006 oleh Walikota Dumai. Dan pada tanggal 20 Januari 2011 Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai menjadi badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal Kota Dumai Nomor 3 tahun 2011.


B. MAKSUD


Maksud didirikannya Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut di harapakan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Dumai. Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah sebagai mana yang tertuang dalam keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 antara lain;   sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.


C. TUJUAN

  1. Mewujudkan pelayanan prima
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah Kota Dumai khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat.
  3. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

 
Posting Popular
Layanan Pengaduan Perizinan

Bila permohonan izin ke BPTPM Kota Dumai menemui kendala, Anda bisa mengadukan permasalahan pengajuan perizinan melalui website ini. Silahkan klik disini dibawah ini untuk mendaftarkan pengaduan anda.

Error: Cannot create object